nurbiytiara

A topnotch WordPress.com site

Kado Terindah dari Sahabat

Kado Indah dari Sahabat

Pertemuan Kecil mengawali perjumpaan kita
Perjalanan kehidupan mengiringi langkah kita
Hari demi hari, minggu menuju minggu selanjutnya
Bulan telah terlewati hingga langkah ini tak berhenti melangkah

Dalam Kehidupan kita jalani persahabatan
Bak rantai yang tak pernah terputus
Hidup ini ada “tantangan” agar kita tahu
Kita punya “Kekuatan”

Buah kerja keras sampai saat ini tertancap kuat di “Hati” persahabatan kita
Tak sedikit peluh air mata yang tertetes
Menembus bumi hanya untuk merendahkan hati
Senyum tawa telah terhias bak cahaya menyinari wajah kita
Itu semua karena Cinta Persahabatan

Syukur dan Kekuatan Hati
Mematri di Persahabatan ini

03032013

Leave a comment »

Bullying

 

Bullying merupakan suatu kejadian yang seringkali tidak terhindarkan terutama di sekolah. Bullying adalah penggunaan kekuasaan atau kekuatan untuk menyakiti seseorang atau sekelompok, suatu perilaku mengancam, menindas dan membuat perasaan orang lain tidak nyaman. Seseorang yang bisa dikatakan menjadi korban apabila dia diperlakukan negatif (secara sengaja membuat luka atau ketidak nyamanan melalui kontak fisik, melalui perkataan atau dengan cara lain) dengan jangka waktu sekali atau berkali-kali bahkan sering atau menjadi sebuah pola oleh seseorang atau lebih.

Bullying seringkali terlihat sebagai bentuk-bentuk perilaku berupa pemaksaan atau usaha menyakiti secara fisik maupun psikologis terhadap seseorang atau kelompok yang lebih ‘lemah’ oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempersepsikan dirinya lebih ‘kuat’. Perbuatan pemaksaan atau menyakiti ini terjadi di dalam sebuah kelompok misalnya kelompok siswa satu sekolah.
Contoh perilaku bullying antara lain:

  • Kontak fisik langsung (meminta dengan paksa apa yang bukan miliknya, memukul, menampar, mendorong, menggigit, menarik rambut, menendang, mengunci seseorang dalam ruangan, mencubit, mencakar, juga termasuk memeras dan merusak barang-barang yang dimiliki orang lain, pelecehan seksual).
  • Kontak verbal langsung (mengancam, mempermalukan, merendahkan, mengganggu, memberi panggilan nama (name-calling), sarkasme, merendahkan (put-downs), mencela/mengejek, mengintimidasi, memaki, menyebarkan gosip).
  • Perilaku non-verbal langsung (melihat dengan sinis, menjulurkan lidah, menampilkan ekspresi muka yang merendahkan, mengejek, atau mengancam; biasanya diertai oleh bullying fisik atau verbal).
  • Perilaku non-verbal tidak langsung (mendiamkan seseorang, memanipulasi persahabatan sehingga menjadi retak, sengaja mengucilkan atau mengabaikan, mengirimkan surat kaleng).

Bullying tidak selalu berlangsung dengan cara berhadapan muka tapi dapat juga berlangsung di belakang teman. Pada siswa, mereka menikmati saat memanggil temannya dengan sebutan yang jelek, meminta uang atau makanan dengan paksa atau menakut-nakuti siswa yang lebih muda usianya. Sementara siswi melakukan tindakan memisahkan rekannya dari kelompok serta tindakan lainnya yang bertujuan menyisihkan individu lainnya dari grup, dan peristiwanya, sangat mungkin terjadi berulang.

Pelaku bullying mulai dari; teman, kakak kelas, adik kelas, guru, hingga preman yang ada di sekitar sekolah. Lokasi kejadiannya, mulai dari; ruang kelas, toilet, kantin, halaman, pintu gerbang, bahkan di luar pagar sekolah.

Dampak perilaku bullying.

Tidak semua korban akan menjadi pendukung bullying, namun yang paling memprihatinkan adalah korban-korban yang kesulitan untuk keluar dari lingkaran kekerasan ini. Mereka merasa tertekan dan trauma sehingga mempersepsikan dirinya selalu sebagai pihak yang lemah, yang tidak berdaya, padahal mereka juga asset bangsa yang pasti memiliki kelebihan-kelebihan lain.

Bagaimana anak bisa belajar kalau dia dalam keadaan tertekan? Bagaimana bisa berhasil kalau ada yang mengancam dan memukulnya setiap hari? Sehingga amat wajar jika dikatakan bahwa bullying sangat mengganggu proses belajar mengajar.

Bullying ternyata tidak hanya memberi dampak negatif pada korban, melainkan juga pada para pelaku. Bullying, dari berbagai penelitian, ternyata berhubungan dengan meningkatnya tingkat depresi, agresi, penurunan nilai akademik, dan tindakan bunuh diri. Bullying juga menurunkan skor tes kecerdasan dan kemampuan analisis para siswa. Para pelaku bullying berpotensi tumbuh sebagai pelaku kriminal, jika dibandingkan dengan anak-anak yang tidak melakukan bullying.

Bagi si korban biasanya akan merasakan banyak emosi negatif (marah, dendam, kesal, tertekan, takut, malu, sedih, tidak nyaman, terancam) namun tidak berdaya menghadapinya. Dalam jangka panjang emosi-emosi ini dapat berujung pada munculnya perasaan rendah diri bahwa dirinya tidak berharga.

Kesulitan menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial juga muncul pada para korban. Mereka ingin pindah ke sekolah lain atau keluar dari sekolah itu, dan kalaupun mereka masih berada di sekolah itu, mereka biasanya terganggu prestasi akademisnya atau sering sengaja tidak masuk sekolah.Yang paling ekstrim dari dampak psikologis ini adalah kemungkinan untuk timbulnya gangguan psikologis pada korban bullying, seperti rasa cemas berlebihan, selalu merasa takut, depresi, ingin bunuh diri,

Pencegahan dan penanggulangan perilaku bullying.

Semua orang bisa menjadi korban atau malah menjadi pelaku bullying. Diperlukan Kebijakan menyeluruh yang melibatkan seluruh komponen sekolah mulai dari guru, siswa, kepala sekolah sampai orang tua murid, yang tujuannya adalah untuk dapat menyadarkan seluruh komponen sekolah tadi tentang bahaya terselubung dari perilaku bullying ini.

Kebijakan tersebut dapat berupa program anti bullying di sekolah antara lain dengan cara menggiatkan pengawasan, pemahaman konsekuensi serta komunikasi yang bisa dilakukan efektif antara lain dengan Kampaye Stop Bullying di Lingkungan sekolah dengan sepanduk, slogan, stiker dan workshop bertemakan stop bulying. Kesemuanya ini dilakukan dengan tujuan paling tidak dapat meminimalisir atau bahkan meniadakan sama sekali perilaku bullying di sekolah.

Diharapkan dengan adanya kebijakan itu sekolah bukan lagi tempat yang menakutkan dan membuat trauma tapi justru menjadi tempat yang aman dan menyenangkan bagi siswa, merangsang keinginan untuk belajar, bersosialisasi dan mengembangkan semua potensi siswa baik akademik, sosial ataupun emosinal. Sekolah dapat menjadi tempat yang paling aman bagi anak serta guru untuk belajar dan mengajar serta serta menjadikan anak didik yang mandiri, berilmu, berprestasi dan berakhlak mulia. Bukan malah sebaliknya mencetak siswa-siswa yang siap pakai menjadi tukang jagal dan preman.

Stop bullying !!

cinta damai…karena kita ada satu kesatuan yaitu bangsa Indonesia..

Semangat untuk generasi muda !! ^^

Leave a comment »

My Family

My Family

Aku bangga mempunyai ayah, ibu, kakak, adik yang selalu menyayangiku..
Yang selalu ada saat aku menangis dan tersenyum…
Semoga aku bisa menjadi kebanggaan mereka…
semoga aku bisa meraih harapan mereka…
Aminn
Aku berjuang untuk keluargaku…
I Love My Family…
^_^

Leave a comment »

BEst Friend Forever ^_^

BEst Friend Forever ^_^

Indahnya pagi hari di desa Panglipuran Bali….
Kangen suasana disana dengan penduduknya yang ramah, dengan desa adatnya yang indah…
Sungguh Indah Indonesiaku…
^_^

Leave a comment »

Puisi Kecil dari para Sahabat

Pertemuan Kecil mengawali perjumpaan kita
Perjalanan kehidupan mengiringi langkah kita
Hari demi hari, minggu menuju minggu selanjutnya
Bulan telah terlewati hingga langkah ini tak berhenti melangkah

Dalam Kehidupan kita jalani persahabatan
Bak rantai yang tak pernah terputus
Hidup ini ada “tantangan” agar kita tahu
Kita punya “Kekuatan”

Buah kerja keras sampai saat ini tertancap kuat di “Hati” persahabatan kita
Tak sedikit peluh air mata yang tertetes
Menembus bumi hanya untuk merendahkan “hati”
Senyum tawa telah terhias bak cahaya menyinari wajah kita
Itu semua karena Cinta Persahabatan

Syukur dan Kekuatan Hati
Mematri di Persahabatan ini

03032013

Leave a comment »

Leave a comment »

PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DAN IDEOLOGI NEGARA

Setiap bangsa yang merdeka memiliki landasan atau dasar yang dipakai di dalam menata, mengatur dan menyelenggarakan system pemerintahan negara. Bangsa Indonesia telah menetapkan Pancasila sebagai landasan, dasar dan Ideologi negara. Berdasarkan Pancasila inilah bangsa Indonesia dapat mewujudkan cita-citanya untuk mencapai kehidupan yang aman, tentram, sejahtera, adil dan makmur.

1.      Pengertian Pancasila

Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahita pada abad ke-14 yang terdapat dalam buku Negara Kertagama karangan Empu Prapanca, dan dalam buku Sutasoma karang empu Tantular. Kata Pancasila berasal dari bahasa Sansekerta, Panca berarti lima, sila berarti satu sendi, dasar, alas atau asas.

Menjelang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, istilah Pancasila kembali mencuat ke permukaan. Pada sidang BPUPKI (Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia) yang pertama tanggal 1 Juni 1945, Ir. Soekarno dalam pidatonya mengatakan “ … namanya bukan Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa, namanya Pancasila. Panca artinya lima, Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia, kekal dan abadi.” Karena istilah Pancasila dicetuskan pertama kali pada tanggal 1 Juni 1945 maka sekarang setiap tanggal 1 Juni diperingati sebagai Hari Kelahiran Pancasila.

Setelah berakhirnya sidang BPUPKI tersebut dibentuklah Panitia Sembilan yang pada tanggal 22 Juni 1945 berhasil merumuskan “Piagam Jakarta”. Pada tanggal 18 Agustus 1945, sehari setelah Indonesia merdeka, PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) menetapkan rumusan Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia sebagaimana terdapat Pembukaan UUD 1945, alinea IV dengan urutan sebagai berikut :

  1. Ketuhanan Yang Maha Esa
  2. Kemanusiaan yang adil dan beradab
  3. Persatuan Indonesia
  4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
  5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

2.      Proses Perumusan Pancasila

Pancasila sebagai dasar negara pertama-tama dibicarakan dalam sidang BPUPKI yaitu Badan Usaha-usaha Persiapan kemerdekaan Indonesia yang dalam bahasa jepang disebut Dokuritsu Jumbi Choosakai. Sidang Pertama berlangsung pada tanggal 29 Mei- 1 Juni 1945. Didalam sidang tersebut dibahas asas dan dasar negara Indonesia merdeka.

Yang pertama pada tanggal 29 Mei Mr. Muh Yamin menyampaikan lima asas :

  1. peri kebangsaan;
  2. peri kemanusiaan;
  3. peri ketuhanan;
  4. peri kerakyatan;
  5. kesejahteraan rakyat.

Pada sidang BPUPKI yang diselenggarakan pada 31 Mei 1945, Prof. Dr. Mr. Supomo memperoleh kesempatan untuk menyampaikan buah pikirannya tentang dasar-dasar negara Indonesia, yang rumusannya sebagai berikut :

  1. Persatuan
  2. Kekeluargaan
  3. Keseimbangan lahir dan batin
  4. Musyawarah
  5. Keadilan rakyat

Pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno mendapat kesempatan untuk mengemukakan dasar negara Indonesia merdeka. Pemikirannya terdiri atas lima asas berikut ini:

  1. Nasionalisme (kebangsaan Indonesia)
  2. internasionalisme  (perikemanusiaan)
  3. mufakat atau demokrasi;
  4. kesejahteraan sosial;
  5. Ketuhanan yang berkebudayaan

Selanjutnya pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia Sembilan menghasilkan piagam Jakarta (Jakarta Charter) yang rumusannya sebagai berikut :

1)      Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya

2)      Kemanusiaan yang adil dan beradab

3)      Persatuan Indonesia

4)      Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan

5)      Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Setelah BPUPKI dibubarkan, sebagai gantinya dibentuklah PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) atau Dokuritsu Zyunbi Inkai pada tanggal 7 Agustus 1945. Tugas semula dari panitia ini adalah mempersiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan serah terima kemerdekaan yang direncanakan pada tanggal 24 Agustus 1945. Namun dengan takluknya Jepang kepada Sekutu. maka pada tanggal 14 Agustus terjadi kekosongan kekuasaan di Indonesia.

Kesempatan yang baik dan sempit itu akhirnya dimanfaatkan oleh bangsa Indonesia untuk melakukan langkah besar dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah kemerdekaan, tanggal 18 Agustus 1945, PPKI bersidang dan berhasil menetapkan:

a. Memilih Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta sebagai Presiden dan Wakil Presiden.

b. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam UUD 1945 inilah rumusan Pancasila yang sah sebagai dasar negara dapat kita temui, yaitu dalam Pembukaan UUD 1945, alinea IV dengan rumusan sebagai berikut.

a)      Ketuhanan Yang Maha Esa

b)      Kemanusiaan yang adil dan beradab

c)      Persatuan Indonesia

d)     Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan

e)      Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Semenjak PPKI menetapkan berlakunya UUD 1945 yang didalamnya terdapat rumusan pancasila pada tanggal 18 Agustus 1945, maka pancasila berfungsi sebagai dasar NKRI.

3.      Makna Pancasila sebagai dasar negara dan Ideologi negara

  1. Pancasila sebagai Dasar negara dari Negara Kesatuan Republik Indonesia

Pancasila sebagai dasar negara berfungsi sebagai dasar filosofis untuk menata dan mengatur penyelenggaraan negara. Hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut :

–          Pancasila dijadikan dasar dalam penyelenggaraan negara

–          Pancasila dijadikan dasar dalam pengaturan dan sistem pemerintahan negara

–          Pancasila merupakan sumber hukum dalam kehidupan berbangsa dan bernegara

  1. Pancasila sebagai Ideologi Nasional dari Negara Kesatuan Republik Indonesia

Ideologi berasal dari kata “idea” yang artinya gagasan, konsep ,  pengertian dasar, cita-cita. Dan kata “logos” yang artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi ideologi mempunyai arti pengetahuan tentang gagasan-gagasan, pengetahuan tentang ide-ide, science of ideas atau ajaran tentang pengertian pengertian dasar. Atau ideology adalah seperangkat gagasan, ide, cita-cita dari sebuah masyarakat tentang kebaikan bersama yang dirumuskan dalam bentuk tujuan yang harus dicapai dan cara-cara yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Fungsi ideologi bagi suatu negara :

  1. Sebagai norma-norma yang menjadi pedoman pegangan bagi seseorang untuk melangkah dan bertindak
  2. Sebagai bekal dan jalan bagi seseorang untuk menemukan identitasnya, kekuatan yang mampu menyemangati dan mendorong seseorang untuk menjalankan kegiatan dan mencapai tujuan
  3. Pendidikan bagi seseorang atau masyarakat untuk memahami, menghayati, memolakan segala tingkahlakunya sesuai dengan orientasi dan norma-norma yang terkandung didalamnya.
  4. Struktur kognitif, ialah keseluruhan pengetahuan yang dapat merupakan landasan untuk memahami dan menafsirkan dunia dan kejadian-kejadian dalam alam sekitar
  5. Orientasi dasar dengan membuka wawasan yang memberikan makna serta menunjukkan tujuan dalam hidup manusia

Secara singkat dapat disimpulkan bahwa pancasila sebagai ideology nasional berfungsi sebagai tujuan dan cita-cita dari bangsa Indonesia serta sebagai sarana pemersatu bangsa. Makna Ideologi pancasila yaitu sebagai keseluruhan pandangan, cita-cita, keyakinan dan nilai bangsa Indonesia yang secara normative perlu diwujudkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

4.      Faktor- faktor yang melatarbelakangi Pancasila sebagai Ideologi Negara Republik Indonesia :

  1. Faktor proses sejarah bangsa Indonesia

1.)    Proklamasi menghendaki Indonesia berdasarkan Pancasila

Pancasila dijadikan ideology negara secara implisit sejak tanggal 17 Agustus 1945, tetapi secara yuridis Pancasila baru disahkan tanggal 18 Agustus 1945. Proklamasi menghendaki Indonesia yang merdeka didalam suatu perumahan bangsa yaitu negara merdeka yang bernama Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Negara yang berdasar Pancasila itu ingin mencapai masyarakatyang adil dan makmur dan ikut membangun perdamaian dunia

2.)    Nilai-nilai Pancasila telah tercermin dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari oleh bangsa Indonesia sebelum Proklamasi Kemerdekaan Indonesia

3.)    Pancasila mampu mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia

  1. Mengambil ideology negara lain biayanya sangat mahal dan hanya suatu percobaan.

Suatu ideology yang tepat di negara lain itu, berdasarkan atas kondisi negara yang bersangkutan. Kondisi itu dapat berupa historis kepribadian bangsa yang bersangkutan, system masyarakat dll. Setiap bangsa memiliki kepribadian sendiri, historis yang berlainan, system masyarakat, bahkan cita- cita yang hidup didalamnya.

  1. Ideologi Pancasila mampu mengemban tugas ke masa depan dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.

Pancasila diyakini oleh bangsa Indonesia  merupakan ideology yang tepat bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga mampu memberikan motivasi kepada bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya

Beberapa hal yang perlu diperhatikan kaitannya Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara :

  • Pancasila telah memberikan ciri khas yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain
  • tujuan negara Indonesia seperti yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945, harus diwujudkan dengan memperhatikan nilai-nilai Pancasila
  • Indonesia adalah negara yang memiliki banyak keanekaragaman mulai dari masyarakat, suku, ras, budaya dan bahasa. makan Pancasilalah yang dapat menyatukan keanekaragaman tersebut
  • Pancasila merupakan sumber hukum dasar nasional
Leave a comment »

Status dan Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Campuran

STATUS DAN KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN CAMPURAN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN REPUBLIK INDONESIA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disusun oleh :

Tiara Faza Nurbiyanti

K6410058

PROGRAM STUDI PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

UNIVERSITAS SEBELAS MARET

SURAKARTA

2011

 

BAB I

PENDAHULUAN

 

  1. A.    Latar Belakang

Perkawinan campuran sekarang ini sudah merambak kepada seluruh lapisan masyarakat. Tidak hanya kangan selebritis atau kalangan tingkat atas saja namun tenaga kerja indonesiapun jg banyak yang melakukan perkawinan campuran dengan tenaga kerja negara lain. Dalam perundang-undangan di Indonesia, perkawinan campuran didefinisikan dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 57 :

”Yang dimaksud dengan perkawinan campuran dalam Undang-undang ini ialah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia.”

Selama hampir setengah abad pengaturan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran antara warga negara indonesia dengan warga negara asing, mengacu pada UU Kewarganegaraan No.62 Tahun 1958. Seiring berjalannya waktu UU ini dinilai tidak sanggup lagi mengakomodir kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran, terutama perlindungan untuk istri dan anak. Barulah pada 11 Juli 2006, DPR mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru. Yaitu UU nomor 12 tahun 2006. Lahirnya undang-undang ini disambut gembira oleh sekelompok kaum ibu yang menikah dengan warga negara asing, walaupun pro dan kontra masih saja timbul, namun secara garis besar Undang-undang baru yang memperbolehkan dwi kewarganegaraan terbatas ini sudah memberikan pencerahan baru dalam mengatasi persoalan-persoalan yang lahir dari perkawinan campuran. Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. UU kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam UU tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila di kemudian hari perkawinan orang tua pecah, tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang warga negara asing.

 

  1. B.     Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dari makalah ini adalah :

  1. Bagaimana status dan kedudukan anak hasil perkawinan campuran di tinjau dari Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia?
  2. Apa saja permasalahan kewarganegaraan yang muncul?
  3. Apakah kewarganegaraan ganda ini akan menimbulkan masalah bagi anak?

 

 

  1. C.    Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penulisan adalah sebagai berikut :

  1. Menganalisis status dan kedudukan anak hasil perkawinan campuran di tinjau dari Undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan Indonesia?
  2. Medeskripsikan permasalahan kewarganegaraan yang muncul
  3. Menganalisis kewarganegaraan ganda menimbulkan masalah bagi anak atau tidak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

PERMASALAHAN

 

Selama hampir setengah abad pengaturan kewarganegaraan dalam perkawinan campuran antara warga negara indonesia dengan warga negara asing, mengacu pada UU Kewarganegaraan No.62 Tahun 1958. Seiring berjalannya waktu UU ini dinilai tidak sanggup lagi mengakomodir kepentingan para pihak dalam perkawinan campuran, terutama perlindungan untuk istri dan anak. Barulah pada 11 Juli 2006, DPR mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaraan yang baru. Yaitu UU nomor 12 tahun 2006. Lahirnya undang-undang ini disambut gembira oleh sekelompok kaum ibu yang menikah dengan warga negara asing, walaupun pro dan kontra masih saja timbul, namun secara garis besar Undang-undang baru yang memperbolehkan dwi kewarganegaraan terbatas ini sudah memberikan pencerahan baru dalam mengatasi persoalan-persoalan yang lahir dari perkawinan campuran. Persoalan yang rentan dan sering timbul dalam perkawinan campuran adalah masalah kewarganegaraan anak. UU kewarganegaraan yang lama menganut prinsip kewarganegaraan tunggal, sehingga anak yang lahir dari perkawinan campuran hanya bisa memiliki satu kewarganegaraan, yang dalam UU tersebut ditentukan bahwa yang harus diikuti adalah kewarganegaraan ayahnya. Pengaturan ini menimbulkan persoalan apabila di kemudian hari perkawinan orang tua pecah, tentu ibu akan kesulitan mendapat pengasuhan anaknya yang warga negara asing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB III

PEMBAHASAN

  1. Status Kewarganegaraan Anak Hasil Perkawinan Campuran menurut UU nomor 12 tahun 2006

Kewarganegaraan merupakan hubungan yang paling sering dan kadang-kadang hubungan satu-satunya antara seorang individu dan suatu negara yang menjamin diberikannya hak-hak dan kewajiban-kewajiban individu itu pada hukum internasional. Kewarganegaraan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Kewarganegaraan Nomor 12 tahun 2006 adalah segala ihwal yang berhubungan dengan warga negara. Hak atas kewarganegaraan sangat penting artinya karena merupakan bentuk pengakuan asasi suatu negara terhadap warga negaranya. Adanya status kewarganegaraan ini akan memberikan kedudukan khusus bagi seorang Warga Negara terhadap negaranya di mana mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik dengan negaranya. Indonesia telah memberikan perlindungan hak anak atas kewarganegaraan yang dicantumkan dalam Pasal 5 Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, di mana disebutkan bahwa setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan. Dengan adanya hak atas kewarganegaraan anak maka Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi anak sebagai Warga Negaranya dan juga berkewajiban untuk menjamin pendidikan dan perlindungan hak-hak anak lainnya Semula, untuk menentukan kewarganegaraan seseorang didasarkan atas 2 asas, yaitu :

  1. Asas Tempat Kelahiran (ius Soli), yaitu asas yang menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahirannya. Asas ini dianut oleh negara-negara migrasi seperti USA, Australia, dan Kanada. Untuk sementara waktu asas ius soli menguntungkan, yaitu dengan lahirnya anak-anak dari para imigran di negara tersebut maka putuslah hubungan dengan negara asal.
  2. Asas Keturunan (Ius Sanguinis), yaitu asas yang menetapkan kewarganegaraan seseorang berdasarkan kewarganegaraan orang tuanya (keturunannya) tanpa mengindahkan di mana dilahirkan. Keuntungan dari asas ius sanguinis adalah :

1)      Akan memperkecil jumlah orang keturunan asing sebagai warga negara.

2)      Tidak akan memutuskan hubungan antara negara dengan warga negara yang lain.

3)      Semakin menumbuhkan semangat nasionalisme.

4)      Bagi negara daratan seperti Cina, yang tidak menetap pada suatu negara tertentu, tetapi keturunan tetap sebagai warga negaranya meskipun lahir di tempat lain (negara tetangga).

Namun sejak dikeluarkannya Undang-Undang Kewarganegaraan No.12 Tahun 2006 lebih memperhatikan asas-asas kewarganegaraan yang bersifat umum atau universal, yaitu :

  1. Asas ius sanguinis (law of the blood), adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan keturunan, bukan berdasarkan negara tempat kelahiran.
  2. Asas ius soli (law of the soil) secara terbatas, adalah asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang, berdasarkan Negara tempat kelahiran, yang diberlakukan terbatas bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
  3. Asas kewarganegaraan tunggal, adalah asas yang menentukan satu kewarganegaraan bagi setiap orang.
  4. Asas kewarganegaraan ganda terbatas adalah asas yang menentukan kewarganegaraan ganda bagi anak-anak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang.
  1. Permasalahan Kewarganegaraan

Permasalahan kewarganegaraan yang muncul adalah adanya kemungkinan seseorang mempunyai kewarganegaraan ganda (bipatride), tanpa kewarganegaraan (apatride),

  1. Dwi Kewarganegaraan (Bipatride)

Bipatride terjadi apabila seorang anak yang negara orang tuanya menganut asas ius sangunis lahir di negara lain yang menganut asas ius soli, maka kedua negara tersebut menganggap bahwa anak tersebut warga negaranya. Untuk mencegah bipatride, maka Undang-Undang No.62 Tahun 1958 Pasal 7 dinyatakan bahwa seorang perempuan asing yang kawin dengan laki laki Warga Negara Indonesia dapat memperoleh kewarganegaraan Indonesia dengan melakukan pernyataan dengan syarat bahwa dia harus meninggalkan kewarganegaraan asalnya.

  1. Kewarganegaraan (Apatride)

Apatride terjadi apabila seorang anak yang negara orang tuanya menganut asas ius soli lahir di negara yang menganut ius sungunis. Untuk mencegah apatride, Undang-Undang Kewarganegaraan No.62 Tahun 1958 Pasal 1 huruf f menyatakan bahwa anak yang lahir di wilayah Indonesia, selama orang tuanya tidak diketahui adalah Warga Negara Indonesia.

Mengenai hilangnya kewarganegaraan anak, maka hilangnya kewarganegaraan ayah atau ibu (apabila anak tersebut tidak punya hubungan hukum dengan ayahnya) tidak secara otomatis menyebabkan kewarganegaraan anak menjadi hilang.

Dalam Pasal 4 UU No. 12 Tahun 2006, dijelaskan bahwa:

“Warga Negara Indonesia” adalah :

a)      Setiap orang yang berdasarkan peraturan perUndang-Undangan dan atau berdasarkan perjanjian Pemerintah RI dengan negara lain sebelum Undang-Undang ini berlaku sudah menjadi Warga Negara Indonesia.

b)      Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia.

c)      Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Indonesia dan ibu Warga Negara Asing.

d)     Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah Warga Negara Asing dan ibu Warga Negara Indonesia.

e)      Anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia, tetapi ayahnya tidak mempunyai kewarganegaraan atau hukum Negara asal ayahnya tidak memberikan kewarganegaraan kepada anak tersebut.

f)       Anak yang lahir dalam tenggang waktu 300 (tiga ratus) hari setelah ayahnya meninggal dunia dari perkawinan yang sah dan ayahnya Warga Negara Indonesia.

g)      Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Indonesia.

h)      Anak yang lahir di luar perkawinan yang sah dari seorang ibu Warga Negara Asing yang diakui oleh seorang ayah Warga Negara Indonesia sebagaianaknya dan  pengakuan itu dilakukan sebelum anak tersebut berusia 18 (delapan belas) tahun saat belum kawin.

i)        Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia yang pada waktu tidak jelas status kewarganegaraan ayah dan ibunya.

j)        Anak yang baru lahir yang ditemukan di wilayah Negara Republik Indonesia selama ayah dan ibunya tidak diketahui.

k)       Anak yang lahir di wilayah negara Republik Indonesia apabila ayah dan ibunya tidak mempunyai kewarganegaraan atau tidak diketahui keberadaannya.

l)        Anak yang dilahirkan di luar wilayah negara Republik Indonesia dari seorang ayah dan ibu Warga Negara Indonesia yang karena ketentuan dari negara tempat anak tersebut dilahirkan memberikan kewarganegaraan kepada anak yang bersangkutan.

m)    Anak dari seorang ayah atau ibu yang telah dikabulkan permohonan kewarganegaraan dari ayah atau ibunya meninggal dunia sebelum mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Sedangkan dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2006 dijelaskan mengenai orang asing, yaitu:

“Setiap orang yang bukan Warga Negara Indonesia diperlakukan sebagai orang asing”

  1. Kewarganegaraan Ganda Pada Anak Hasil Perkawinan Campuran

Berdasarkan UU ini anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNI dengan pria WNA, maupun anak yang lahir dari perkawinan seorang wanita WNA dengan pria WNI, sama-sama diakui sebagai warga negara Indonesia.

Anak tersebut akan berkewarganegaraan ganda , dan setelah anak berusia 18 tahun atau sudah kawin maka ia harus menentukan pilihannya. Pernyataan untuk memilih tersebut harus disampaikan paling lambat 3 (tiga) tahun setelah anak berusia 18 tahun atau setelah kawin.

Pemberian kewarganegaraan ganda ini merupakan terobosan baru yang positif bagi anak-anak hasil dari perkawinan campuran. Namun perlu ditelaah, apakah pemberian kewaranegaraan ini akan menimbulkan permasalahan baru di kemudian hari atau tidak. Memiliki kewarganegaraan ganda berarti tunduk pada dua yurisdiksi.

Indonesia memiliki sistem hukum perdata internasional peninggalan Hindia Belanda. Dalam hal status personal indonesia menganut asas konkordasi, yang antaranya tercantum dalam Pasal 16 A.B. (mengikuti pasal 6 AB Belanda, yang disalin lagi dari pasal 3 Code Civil Perancis). Berdasarkan pasal 16 AB tersebut dianut prinsip nasionalitas untuk status personal. Hal ini berati warga negara indonesia yang berada di luar negeri, sepanjang mengenai hal-hal yang terkait dengan status personalnya , tetap berada di bawah lingkungan kekuasaan hukum nasional indonesia, sebaliknya, menurut jurisprudensi, maka orang-orang asing yang berada dalam wilayah Republik indonesia dipergunakan juga hukum nasional mereka sepanjang hal tersebut masuk dalam bidang status personal mereka. Dalam jurisprudensi indonesia yang termasuk status personal antara lain perceraian, pembatalan perkawinan, perwalian anak-anak, wewenang hukum, dan kewenangan melakukan perbuatan hukum, soal nama, soal status anak-anak yang dibawah umur.

Bila dikaji dari segi hukum perdata internasional, kewarganegaraan ganda juga memiliki potensi masalah, misalnya dalam hal penentuan status personal yang didasarkan pada asas nasionalitas, maka seorang anak berarti akan tunduk pada ketentuan negara nasionalnya.

 

 

BAB IV

PENUTUP

 

  1. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas maka kesimpulannya sebagai berikut :

  1. Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI memberikan jaminan kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran. Berdasarkan ketentuan tersebut menyatakan bahwa anak dari hasil perkawinan campuran mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan. Hak tersebut diberikan jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan setelah berusia 18 tahun.
  2. Anak adalah subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan. Pengaturan status hukum anak hasil perkawinan campuran dalam UU Kewarganegaraan yang baru, memberi pencerahan yang positif, terutama dalam hubungan anak dengan ibunya, karena UU baru ini mengizinkan kewarganegaraan ganda terbatas untuk anak hasil perkawinan campuran.
  3. Ketentuan yang mengatur untuk memilih kewarganegaraan kepada anak hasil perkawinan campuran diberikan hanya pada anak yang tercatat atau didaftarkan di Kantor Imigrasi.

 

  1. Saran

Penulis memberikan beberapa saran yang berkaitan dengan status kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran sebagai berikut:

  1. Dengan berlakunya Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI memberikan peluang yang besar terhadap perlindungan hak-hak anak dari hasil perkawinan campuran. Anak hasil dari perkawinan campuran hendaknya memanfaatkan ketentuan tersebut untuk melegasisasikan kewarganegaraan anak sesudah 18 tahun.
  2. Saran yang dapat diberikan pada pasangan perkawinan campuran yaitu memahami dengan baik ketentuan-ketentuan hukum kewarganegaraan sehingga dapat mengetahui hak-hak dan kewajiban yang menjadi konsekuensi atas perkawinan yang dilakukan.

 

DAFTAR PUSTAKA

 

  • Enggi Holt, Asas Perlindungan Anak dan Persamaan Kedudukan Hukum Antara Perempuan dan Pria Dalam Rancangan Undang- Undang Kewarganegaraan Republik Indonesia, 17 April 2006
  • Hilman Hadikusuma, Hukum Perkawinan Indonesia, (Bandung : Penerbit Mandar Maju, 1990).
  • Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI
  • Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
  • http://kewarganegaraan-rosi.blogspot.com/2009/01/warga-negara-dan-pewarganegaraan.html

 

Leave a comment »

Memahami penelitian Kuantitatif

Pengantar

Dalam kajian pendidikan dan penelitian khususnya terdapat dua macam penelitian, selain penelitian kualitatif yang bersifat alamiah yang memiliki ciri khas dan metode tersendiri. Terdapat pula penelitian kuantitatif yang bersifat ilmiah. Penelitian kuantitafif adalah salah satu model penelitian yang paling banyak diterapkan atau dipakai oleh kalangan mahasiswa maupun akademisi dan praktisi pendidikan guan meneliti permasalahan social atau suatu yang menarik dikaji dalam kaitannya dengan bidang pendidikan.

Biasanya sebagai peneliti yang sering kita jumpai, kalau mereka memang memiliki basic unggul dalam ilmu eksakta yang khususnya ilmu matematika. Maka mereka lebih cenderung untuk memiliki penelitian kuantitatif. Dalam artian seseorang yang terbiasa bergelut dengan angka angka dan rumus-rumus matematik, mereka akan memilih penelitian ini. Karena penelitian kuantitatif melibatkan pengukuran angka-angka dengan menggunakan metode statistic.

Enegenai penting dan sangat banyaknya penggunaan metode penelitian ini. Maka penulis merasa perlu guna menjelaskan bagaimana dan seperti apa ruang lingkup penelitian kuantitatif ini. Yang nantinya akan mengarahka kita untuk lebih cakap dan bahkan profesional, kaitannya dalam penggalian keilmuan yang khususnya dalam penelitian pendidikan Islam.

B.     Pengertian, Tujuan dan Ruang Lingkup Penelitian Kuantitatif

Penelitian kuantitatif merupakan suatu penelitian yang analisisnya secara umum memakai analisis statistik. Penelitian kuantitatif dikembangkan oleh penganut positivisme yang dipelopori oleh Auguste Conte. Aliran ini berpendapat bahwa untuk memacu perkembangan ilmu-ilmu sosial, maka metode-metode IPA harus diadopsi ke dalam  riset-riset ilmu sosial.

Selanjutnya Penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang sistematis terhadap bagian-bagian dan fenomena serta hubungan-hubungannya. Tujuan penelitian kuantitatif adalah mengembangkan dan menggunakan model-model matematis, teori-teori dan/atau hipotesis yang berkaitan dengan fenomena alam. Proses pengukuran adalah bagian yang sentral dalam penelitian kuantitatif karena hal ini memberikan hubungan yang fundamental antara pengamatan empiris dan ekspresi matematis dari hubungan-hubungan kuantitatif.

Penelitian kuantitatif banyak dipergunakan baik dalam ilmu-ilmu alam maupun ilmu-ilmu sosial, dari fisika dan biologi hingga sosiologi dan jurnalisme. Pendekatan ini juga digunakan sebagai cara untuk meneliti berbagai aspek dari pendidikan. Istilah penelitian kuantitatif sering dipergunakan dalam ilmu-ilmu sosial untuk membedakannya dengan penelitian kualitatif.

Penelitian kuantitatif secara luas didefinisikan sebagai pengukuran data kuantitatif dan statistik objektif melalui perhitungan ilmiah berasal dari sampel orang-orang atau penduduk yang diminta menjawab atas sejumlah pertanyaan tentang survei untuk menentukan frekuensi dan persentase tanggapan mereka.

Dalam penelitian Kuantitatif ini menggunakan metode ilmiah. Metode ilmiah atau proses ilmiah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fisis. Ilmuwan melakukan observasi serta membentuk hipotesis dalam usahanya untuk menjelaskan fenomena alam. Prediksi yang dibuat berdasarkan hipotesis tersebut diuji dengan melakukan eksperimen. Jika suatu hipotesis lolos uji berkali-kali, hipotesis tersebut dapat menjadi suatu teori ilmiah.

C.    Karakteristik Penelitian Kuantitatif

Di dalam penelitian Kuantitatif ini memiliki ciri-ciri khusus atau karakteristik tersendiri yang tentunya berbeda dengan penelitian yang lain diantaranya :

1. Desain ; a. spesifik, jelas, rinci b. ditentukan secara mantap sejak awal, c.   menjadi pegangan langkah demi langkah.

2. Tujuan : a. menunjukkan hubungan antar variabel, b. menguji teori, c. mencari generalisasi yang mempunyai nilai prediktif.

3. Teknik Pengumpulan data : kuesioner, observasi dan wawancara terstruktur.

4. Instrumen Penelitian : test, angket, wawancara terstruktur dan instrument yang telah terstandar.

5. Data : kuantitatif ( angk-angka ), hasil pengukuran variabel yang dioperassikan dengan menggunakan instrument.

6. Sampel : besar, representative, sedapat mungkin random dan sudah ditentukan sejak awal.

7. Analisis : dilakukan setelah selesai pengumpulan data, deduktif dan menggunakan statistic untuk menguji hipotesis.

8. Hubungan dengan responden : dibuat berjarak bahkan sering tanpa kontak supaya obyektif, kedudukan peneliti lebih tinggi dari pada responden.

9. Kepercayaan terhadap hasil penelitian dengan pengujian validitas dan reliabilitas instrument.

D.    Paradigma Penelitian Kuantitatif

– Menganjurkan pemakaian metode-metode kuantitatif.

– Bersandar pada positivisme logika; mencari fakta-fakta dan sebab-sebab dari gejala sosial dengan mengesampingkan keadaan individu-individu.

– Pengamatan ditandasi pengukuran yang dikendalikan dan blak-blakan (obtrusive)

– Bersifat obyektif

– Jauh dari data; bertolak dari sudut pandangan dari “luar”

– Penelitian bersifat tidak mendasar (ungrouned), ditujukan pada pengujian (verification-oriented), menekankan penegasan (confirmatory), reduksionis, inferensial, deduktif-hipotetik.

– Berorientasi pada hasil

– Reliabel; data ‘keras’ dan dapat diulang

– Dapat digeneralisasikan; studi atas banyak kasus

– Bersifat partikularistik

– Mengasumsikan adanya realitas yang stabil.

Sedangkan mengenai paradigma yang dalam hal ini diartikan sebagai pola pikir yang menunjukkan hubungan antar variable yang akan diteliti yang khusus terdapat pada penelitian survey terangkum sebagai berikut :

  1. Paradigma sederhana
  2. Paradigma sederhana berurutan
  3. Paradigma ganda dengan dua variabel Independen
  4. Paradigma ganda dengan tiga variabel Independen
  5. Paradigma ganda dengan dua variabel Dependen
  6. Paradigma ganda dengan dua variabel Independen dan dua variabel Dependen
  7. Paradigma jalur.
  8. E.     Macam-macam Penelitian Kuantitatif

1. Penelitian Survei

2. Penelitian Eksperimen

3. Penelitian Exposfacto

4. Penelitian Korelasional

5. Penelitian Komparatif

F.     Perbedaan Penelitian Kuantitatif dengan Penelitian Kualitatif

Penelitian kuantitatif merupakan suatu penelitian yang analisisnya secara umum memakai analisis statistik. Karenanya dalam penelitian kuantitatif pengukuran terhadap gejala yang diamati menjadi penting, sehingga pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan berstruktur (angket) yang disusun berdasarkan pengukuran terhadap variabel yang diteliti yang  kemudian menghasilkan data kuantitatif.

Menurut sifat dari suatu penelitian pendidikan, dalam penelitian kuantitatif penelitiannya bersifat ilmiah dan sedangkan pada penelitian kualitatif penelitiannya bersifat alamiah.Berbeda dengan penelitian kualitatif yang menekankan pada studi kasus, penelitian kuantitatif bermuara pada survey. Richard dan Cook seperti yang dikutip dalam bukunya Abdullah Fajar, beliau mengemukakan perbedaan antara paradigma penelitian kualitatif dan kuantitatif sebagai berikut :

 

PARADIGMA KUALITATIF

PARADIGMA KUANTITATIF

Menganjurkan pemakaian metode kualitatif

Bersandar pada fenomenologisme dan verstehen; perhatian tertuju pada pemahaman tingkah laku manusia dari sudut pandangan pelaku itu sendiri.

Pengamatan berlangsung secara alamiah (naturalistic) dan tidak dikendalikan (uncontrolled)

Bersifat subyektif

Dekat dengan data; bertolak dari perspektif dari “dalam” individu atau masyarakat yang diteliti.

Penelitian bersifat mendasar (grouned), ditujukan pada penemuan (discovery-oriented), menekankan pada perluasan (expansionist), bersifat deskriptif, dan induktif.

Berorientasi pada proses

Valid; data bersifat ‘mendalam’, ‘kaya’, dan ‘nyata.

Tidak dapat digeneralisasikan; studi di atas kasus tunggal

Bersifat holistic

Mengasumsikan adanya realitas yang bersifat dinamik

Menganjurkan pemakaian metode-metode kuantitatif.

Bersandar pada positivisme logika; mencari fakta-fakta dan sebab-sebab dari gejala sosial dengan mengesampingkan keadaan individu-individu.

Pengamatan ditandasi pengukuran yang dikendalikan dan blak-blakan (obtrusive)

Bersifat obyektif

Jauh dari data; bertolak dari sudut pandangan dari “luar”

Penelitian bersifat tidak mendasar (ungrouned), ditujukan pada pengujian (verification-oriented), menekankan penegasan (confirmatory), reduksionis, inferensial, deduktif-hipotetik.

Berorientasi pada hasil

Reliabel; data ‘keras’ dan dapat diulang

Dapat digeneralisasikan; studi atas banyak kasus

Bersifat partikularistik

Mengasumsikan adanya realitas yang stabil

G.    Validitas dan Reliabilitas Instrumen Dalam Penelitian Kuantitatif

Pertanyaan-pertanyaan untuk mengukur variabel yang kita teliti sebelumnya harus dilakukan uji validitas dan reliabilitas. Bila  instrumen/alat ukur tersebut tidak valid maupun reliabel, maka tidak akan diperoleh hasil penelitian yang baik.Validitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat  pengukur betul-betul mengukur apa yang akan diukur.

Ada beberapa jenis validitas, namun yang paling banyak dibahas adalah validitas konstruk.  Konstruk atau kerangka konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggabarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok  atau individu yang menjadi pusat perhatian penelitian. Konsep itu kemudian  seringkali masih harus diubah menjadi definisi yang operasional, yang menggambarkan bagaimana mengukur suatu gejala. Langkah selanjutnya adalah menyusun pertanyaan-pertanyaan/ pernyataan-pernyataan yang sesuai dengan definisi itu.

Untuk mencari definisi konsep tersebut dapat ditempuh dengan berbagai cara sebagai berikut :

  1. Mencari definisi konsep yang dikemukakan para ahli. Untuk ini perlu dipelajari buku-buku referensi yang relevan.
  2. Kalau dalam literatur tidak dapat diperoleh definisi konsep-konsep penelitian, maka peneliti  harus mendefinisikan sendiri konsep tersebut. Untuk tujuan ini peneliti dapat mendiskusikan dengan ahli-ahli yang kompeten dibidang konsep yang akan diukur.
  3. Menanyakan definisi konsep yang akan diukur kepada calon responden atau orang-orang yang memiliki karakteristik yang sama dengan responden. Misalnya peneliti ingin mengukur konsep “religiusitas”. Dalam mendefinisikan konsep ini peneliti dapat langsung menanyakan  kepada beberapa calon responden tetnang ciri-ciri orang yang religius. Berdasar jawaban calon responden, kemudian disusun kerangka suatu konsep. Apabila terdapat konsistensi antra komponen-komponen konstruk yang  satu dengna lainnya, maka konstruk itu memiliki validitas.

Cara yang paling banyak dipakai untuk mengetahui validitas konstruk suatu instrumen/alat pengukur ialah dengan mengkorelasikan skor/nilai yang diperoleh pada masing-masing pertanyaan/pernyataan dari semua responden dengan  skor/nilai total semua pertanyaan/pernyataan dari semua responden. Korelasi antara skor/nilai setiap pertanyaan/pernyataan dan skor/nilai total haruslah signifikan berdasarkan ukuran statistik tertentu misalnya dengan menggunakan teknik korelasi product moment.

Reliabilitas adalah indeks yang menunjukkan sejauh mana suatu alat pengkur dapat dipercaya atau dapat diandalkan. Reliabilitas menunjukkan kemantapan/konsistensi  hasil pengukuran. Suatu alat pengukur dikatakan mantap  atau konsisten, apabila untuk mengukur sesuatu berulang kali, alat pengukur itu menunjukkan hasil yang sama, dalam kondisi yang sama.

Setiap alat pengukur seharusnya memiliki kemampuan untuk memberikan hasil pengukuran yang mantap atau konsisten. Pada alat pengukur fenomena fisik seperti berat dan panjang suatu benda, kemantapan atau konsistensi hasil pengukuran bukanlah sesuatu yang sulit diperoleh. Tetapi untuk pengukuran fenomena sosial, seperti sikap, pendapat, persepsi, kesadaran beragama, pengukuran yang mantap atau konsisten, agak sulit dicapai.

Berhubung gejala sosial tidak semantap fenomena fisik, maka dalam pengukuran fenomena sosial selalu diperhitungkan unsur kesalahan pengukuran. Dalam penelitian sosial kesalahan pengukuran ini cukup besar. Karena itu untuk mengetahui hasil pengukuran yang sebenarnya, kesalahan pengukuran ini perlu diperhitungkan. Makin kecil kesalahan pengukuran, semakin reliabel alat pengukurnya. Semakin besar kesalahan pengukuran, semakin tidak reliabel alat pengukur tersebut.

Teknik-teknik untuk menentukan reliabilitas ada tiga yaitu: a. teknik ulangan, b. teknik bentuk pararel dan c. teknik belah dua. Dalam tulisan ini akan dijelaskan satu teknik saja yaitu teknik belah dua. Teknik belah dua merupakan cara mengukur reliabilitas suatu alat ukur dengan membagi alat ukur menjadi dua kelompok. Adapun langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

  1. Mengajukan instrumen kepada sejumlah responden kemudia dihitung validitas itemnya. Item yang valid dikumpulkan menjadi satu, item yang tidak valid dibuang.
  2. Membagi item yang valid tersebut menjadi dua belahan. Untuk mebelah instrumen menjadi dua, dapat dilakukan dengan salah satu cara berikut: 1). Membagi item dengan cara acak (random). Separo masuk belahan pertama, yang separo lagi masuk belahan kedua; atau (2) membagi item berdasarkan nomor genap-ganjil. Item yang bernomor ganjil dikumpulkan menjadi satu dan yang bernomor genap juga dijadikan satu. Untuk menghitung reliabilitasnya skor total dari kedua belahan itu dikorelasikan.

H.    Langkah-langkah Penelitian Kuantitatif

a. Latar Belakang Masalah

Latar belakang masalah memuat hal-hal yang melatar belakangi  dilakukannya penelitian, apa hal yang menarik untuk melakukan penelitian biasanya karena adanya kesenjangan antara kesenjangan antara yang seharusnya dan kenyataan. Dalam bagian ini dimuat deskripsi singkat wilayah penelitian dan juga jika diperlukan hasil penelitian peneliti sebelumnya. Secara rinci latar belakang berisi:

  1. Argumentasi mengapa masalah tersebut menarik untuk diteliti dipandang dari bidang keilmuan/maupun kebutuhan praktis.
  2. Penjelasan akibat-akibat negatif jika masalah tersebut tidak dipecahkan.
  3. Penjelasan dampak positif yang timbul dari hasil-hasil penelitian
  4. Penjelasan bahwa masalah  tersebut relevan, aktual  dan sesuai dengan situasi dan kebutuhan zaman
  5. Relevansinya dengna penelitian-penelitian sebelumnya
  6. Gambaran hasil penelitian dan manfaatnya bagi masyarakat atau negara dan bagi perkembangan ilmu.
  7. Identifikasi Masalah

       b.  Identifikasi, Pemilihan  dan Perumusan Masalah

Masalah penelitian dapat diidentifikasi sebagai adanya kesenjangan antara apa yang seharusnya dan apa yang ada dalam kenyataan, adanya kesenjangan informasi atau teori dan sebagainya.

b. Pemilihan Masalah

1). Mempunyai nilai penelitian (asli penting dan dapat diuji)

2). Fisible (biaya, waktu dan kondisi)

3). Sesuai dengan kualifikasi peneliti

4). Menghubungkan dua variabel atau lebih.

  1. Sumber Masalah

Bacaan, seminar, diskusi, pengamatan, pengalaman, hasil penelitian terdahulu, dan lain-lain.

  1. Perumusan Masalah

1). Dirumuskan dalam bentuk kalimat tanya

2). Jelas dan padat

3).  Dapat menjadi dasar dalam merumusan hipotesa dan judul penelitian

Selain dirumuskan dalam bentuk kalimat Tanya, suatu masalah dapat dirumuskan dengan menggunakan kalimat berita. Keduanya sama baiknya akan tetapi ada perbedaan dalam kemampuannya mengkomunikasikan pesan yang ada di dalamnya. Kalimat berita lebih bersifat memberikan gambaran tentang karakteristik masalah yang bersangkutan. Sedangkan kalimat tanya dapat lebih mengakibatkan adanya tantangan untuk mengumpulkan informasi lebih lanjut.

Terlepas dari bentuk perumusan masalah yang digunakan, terdapat beberapa kriteria yang dapat dipakai sebagai pegangan untuk merumuskan masalah, yaitu sebagai berikut :

1)      Masalah yang dirumuskan harus mampu menggambarkan penguraian tentang gejala-gejala yang dimilikinya dan bagaimana kaitan antara gejala satu dengan gejala lainnya.

2)      Masalah harus dirumuskan secara jelas dan tidak berarti dua, artinya tidak ada maksud lain yang terkandung selain bunyi masalahnya. Rumusan masalah tersebut juga harus dapat menerangkan dirinya sendiri sehingga tidak diperlukan keterangan lain untuk menjelaskannya. Masalah yang baik selalu dilengkapi dengan rumusan yang utuh antara unsur sebab dan unsur akibat sehingga dapat menantang pemikiran lebih jauh.

3)      Masalah yang baik hendaknya dapat memancing pembuktian lebih lanjut secara empiris. Suatu masalah tidak hanya menggambarkan hubungan antargejala tetapi juga bagaimana gejala-gejala tersebut dapat diukur.

c.Perumusan Tujuan dan Manfaat Penelitian

1)      Tujuan penelitian adalah suatu pernyataan tentang apa yang akan kita cari/ capai dari masalah penelitian. Cara merumuskan yang paling mudah adalah dengan mengubah kalimat pertanyaan dalam rumusan masalah menjadi kalimat pernyataan.

2)      Manfaat penelitian mencakup manfaat teoritis dan praktis.

d.Telaah Pustaka

Manfaat Telaah Pustaka

1)      Untuk memperdalam  pengetahuan tentang masalah yang diteliti

2)      Menyusun kerangka teoritis yang menjadi landasan pemikiran

3)      Untuk mempertajam konsep yang digunakan sehingga memudahkan perumusan hipotesa

4)      Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian.

e.Pembentukan Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan pemikiran yang membantu arah penelitian, pemilihan konsep, perumusan hipotesa dan memberi kerangka orientasi untuk klasifikasi dan analisis data. Kerangka teori dibuat berdasarkan teori-teori yang sudah ada atau berdasarkan pemikiran logis yang dibangun oleh peneliti sendiri.

Teori yang dibahas atau teori yang dikupas harus mempunyai relevansi yang kuat dengan permasalahan penelitian. Sifatnya mengemukakan bagaimana seharusnya tentang masalah yang diteliti tersebut berdasar konsep atau teori-teori tertentu. Khusus untuk penelitian hubungan dua variabel atau lebih  maka dalam landasan teori harus dapat digambarkan secara jelas bagaimana hubungan dua variabel tersebut.

f.       Perumusan Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban terhadap masalah penelitian yang secara  teoritis dianggap paling mungkin dan paling tinggi tingkat kebenarannya. Hipotesa merupakan kristalisasi dari kesimpulan teoritik yang diperoleh dari telaah pustaka. Secara statistik hipotesis merupakan pernyataan mengenai keadaan populasi yang  akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian.

g.      Definisi Operasional Variabel Penelitian

Konsep merupakan definisi dari sekelompok fakta atau gejala (yang akan diteliti). Konsep ada yang sederhana dan dapat dilihat seperti konsep meja, kursi dan sebagainya dan ada konsep yang abstrak dan tak dapat dilihat seeprti konsep partisipasi, peranan dan sebagainya. Konsep yang tak dapat dilihat disebut construct. Karena construct bergerak di alam abstrak maka perlu diubah dalam bentuk yang dapat diukur secara empiris, atau dalam kata lain perlu ada definisi operasional.Definisi operasional adalah mengubah konsep dengan kata-kata yang menggambarkan perilaku atau gejala yang dapat diamati dan dapat diuji kebenarannya oleh orang lain.

Konsep yang mempunyai variasi nilai disebut variabel. Variabel dibagi menjadi dua:

  1. Variabel deskrit/katagorikal misalnya : variabel jenis kelamin.
  2. Variabel  Continues misal : variabel umur

Proses pengukuran variabel merupakan rangkaian dari empat aktivitas pokok yaitu:

  1. Menentukan dimensi variabel penelitian. Variabel-variabel penelitian sosial sering kali memiliki lebih dari satudimensi. Semakin lengkap dimensi suatu variabel yang dapat diukur, semakin baik ukuran yang dihasilkan.
  2. Merumuskan dimensi variabel. Setelah dimensi-dimensi suatu variabel dapat ditentukan, barulah dirumuskan ukuran untuk masing-masing dimensi. Ukuran ini biasanya berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan dimensi tadi.
  3. Menentukan tingkat ukuran yang akan digunakan dalam pengukuran. Apakah skala: nominal, ordinal, interval, atau ratio.
  4. Menguji tingkat validitas dan reliabilitas dari alat pengukur apabila yang dipakai adalah alat ukur yang baru.

Contoh yang bagus proses pengukuran suatu variabel dikemukakan oleh Glock dan Stark yang mengembangkan suatu konsep untuk mengukur tingkat religiusitas. Menurut pendapat mereka konsep religiusitas mempunyai lima dimensi sebagai berikut :

  1. Ritual Involvement, yaitu tingkatan sejauh mana orang mengerjakan kewajiban ritual di dalam agama mereka. Seperti sholat, puasa, membayar zakat, dan lain-lain, bagi yang beragama Islam. atau pergi ke gereja dan kegiatan ritual lainnya bagi yang beragama Kristen.
  2. Ideologi Involvement, yaitu tingkatan sejauh mana orang menerima hal-hal yang dogmatik di dalam agama mereka masing-masing. Misalkan apakah seseorang yang beragama percaya tentang adanya malaikat, hari kiamat, surga, neraka, dan lain-lain hal yang sifatnya dogmatik.
  3. Intellectual Involvement, sebenarnya jauh seseorang mengetahui tentang ajaran agamanya. Seberapa jauh aktivitasnya di dalam menambah pengetahuan agamanya, apakah dia mengikuti pengajian, membaca buku-buku agama, bagi yang beragama Islam. bagi yang beragama Kristen apakah dia menghadiri Sekolah Minggu, membaca buku-buku agama, dan lain-lain. Demikian pula dengan orang pemeluk agama lainnya, apakah dia mengerjakan hal-hal yang serupa.
  4. Experiential Involvement, yaitu dimensi yang berisikan pengalaman-pengalaman unik dan spektakuler yang merupakan keajaiban yang datang dari Tuhan. Misalnya, apakah seseorang pernah merasakan bahwa doanya dikabulkan Tuhan; apakah di apernah merasakan bahwa jiwanya selamat dari bahaya karena pertolongan Tuhan, dan lain-lain.
  5. Consequential Involvement, yaitu dimensi yang mengukur sejauh mana perilaku seseorang dimotifikasikan oleh ajaran agamanya. Misalkan apakah dia menerapkan ajaran agamanya di dalam kehidupan sosial. misalnya, apakah dia pergi mengunjungi tetangganya yang sakit, mendermakan sebagian kekayaannya untuk kepentingan fakir miskin. Menyumbangkan uangnya untuk pendirian rumah yatim piatu, dan lain-lain.

Dimensi-dimensi yang disebut  di atas kemudian diperinci dalam aspek yang lebih kecil dalam bentuk pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian dijadikan komponen alat pengukur yang terhadap dimensi tingkat religiusitas.

SEKIAN

SEMOGA BERMANFAAT

Leave a comment »

note of my life

note of my life.wordpress.com

windah rahmawati

Be Yourself and Do the Best . WD ^^

aku elsa

tersenyumlah, maka hidup akan menjadi lebih indah :)

elyapipit

This WordPress.com site is the bee's knees

nurbiytiara

A topnotch WordPress.com site