nurbiytiara

A topnotch WordPress.com site

Relasi Hukum dan Kekuasaan

RELASI HUKUM DAN KEKUASAAN

 

Hukum dan kekuasaan adalah dua hal yang saling mempengaruhi satu sama lain. Hukum merupakan suatu peraturan, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, yang pada dasarnya berlaku dan diakui orang sebagai peraturan yang harus ditaati dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum itu bersifat memaksa bagi setiap orang. Bersifat memaksa disini agar masyarakat menaati hukum karena jika melanggar hukum akan mendapatkan sanksi. Sedangkan kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau kelompok lain, agar pihak tersebut bertindak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Seharusnya hukum itu menciptakan suatu keadilan agar terwujudnya rasa aman bagi setiap orang. Tetapi sekarang ini banyak muncul berita-berita yang mencemaskan masyarakat karena hukum bisa di beli dengan kekuasaan atau dengan uang. Kekuasaan dalam hal ini adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk melindungi kepentingan pribadi. Mungkin ada pertanyaan tentang mengapa hukum (penegakan hukum maupun perlindungan hukum) dipengaruhi oleh kekuasaan. Mengapa hukum bisa menjadi alat untuk melanggengkan kekuasaan bagi pemegang kekuasaan yang jahat? Sedangkan di sisi lain berpikir bahwa hukum harus dijunjung setinggi-tingginya untuk mewujudkan keadilan. Lalu apa relasi hukum dengan kekuasaan?

Relasi hukum dengan kekuasaan dapat dirumuskan secara singkat dalam slogan sebagai berikut : “Hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman”. Dalam penerapannya, hukum memerlukan suatu kekuasaan untuk mendukungnya. Suatu negara pasti membutuhkan peraturan atau hukum yang digunakan untuk mengatur atau mengelola masyarakatnya. Apabila hukum itu ingin ditegakkan, maka dibutuhkan suatu lembaga yang bisa menjalankan dan mengelola peraturan itu sendiri. Oleh karena itu, peran dari penguasa sangat dibutuhkan dalam hal ini. Maka, hukum baru bisa dijalankan apabila ada penguasa yang mengaturnya. Ciri utama inilah yang membedakan antara hukum di suatu pihak dengan norma-norma sosial lainnya dan norma agama. Kekuasaan itu diperlukan oleh karena hukum bersifat memaksa . Tanpa adanya kekuasaan, pelaksanaan hukum di masyarakat akan mengalami hambatan-hambatan. Semakin tertib dan teratur suatu masyarakat, makin berkurang diperlukan dukungan kekuasaan. Hukum itu sendiri sebenarnya juga adalah kekuasaan. Hukum merupakan salah satu sumber kekuasaan. Selain itu hukum pun merupakan pembatas bagi kekuasaan, oleh karena kekuasaan itu mempunyai sifat yang buruk, yaitu selalu merangsang pemegangnya untuk ingin memiliki kekuasaan yang melebihi apa yang dimilikinya. Seperti seorang pejabat atau bahkan presiden pun jika tidak dibatasi dengan baik bisa berbuat semena-mena dengan kekuasaannya.

Baik buruknya kekuasaan, bergantung dari bagaimana kekuasaan tersebut dipergunakan. Artinya, baik buruknya kekuasaan senantiasa harus diukur dengan kegunaannya untuk mencapai suatu tujuan yang sudah ditentukan atau sudah disadari oleh masyarakat terlebih dahulu. Atau dalam arti lain tujuan penggunaan kekuasaan itu baik atau buruk. Hal ini merupakan suatu unsur yang mutlak bagi kehidupan masyarakat yang tertib dan bahkan bagi setiap bentuk organisasi yang teratur.

Hukum ada yang dibuat oleh penguasa dan sebaliknya juga perbuatan yang dilakukan oleh penguasa diatur oleh hukum. Tetapi, terkadang orang yang memegang kekuasaan ini tidak mau diatur oleh hukum sehingga menyebabkan orang yang menjadi penguasa itu bisa dikatakan absolut atau otoriter. Sedangkan, apabila sebuah hukum yang berlaku tanpa ada kekuasaan di dalamnya, maka hukum tersebut menjadi tidak mempan dalam menjalankan fungsinya mengatur masyarakat karena masyarakat tidak akan patuh terhadap hukum tersebut dikarenakan tidak ada pihak yang berwenang untuk menegakkan hukum tersebut sehingga dapat menyebabkan kacaunya kondisi yang ada di masyarakat.

Lihat saja kasus yang ada akhir-akhir ini yaitu kasus putra Menko perekonomian Hatta Rajasa yang bernama Rasyid Rajasa yang menabrak orang hingga menyebabkan 2 orang  meninggal, namun hanya di vonis 8 bulan dengan masa percobaan 12 bulan. Tetapi setelah dijatuhkan vonis polisi tidak langsung melakukan penahanan terhadap Rasyid Rajasa . Berbeda dengan nasib Jamal bin Mansuri seorang sopir angkotan dengan kasus loncatnya mahasiswi Annisa Azward dari angkot yang di kemudikannya, yang menyebabkan meninggalnya Annisa yang dijatuhi hukuman 5 tahun perjara. Setelah kejadian kepada jamal langsung dilakukan penahanan, berbeda dengan kasus Rasyid Rajasa yang pada waktu kejadian tidak dilakukan penahanan. Disini ada suatu ketimpangan yang di ibarat “hukum itu tumpul ke atas, tetapi tajam ke bawah”, artinya hukum itu tidak ditegakkan secara benar kepada para pihak yang berkuasa, dan mempunyai uang, tetapi sebaliknya hukum itu sangat tajam untuk kalangan bahwa (miskin) atau rakyat biasa. Di Indonesia sekarang ini banyak para penguasa menghalalkan segala cara untuk terbebas dari hukum. Oleh karena itu diperlukan Kesadaran hukum yang tinggi dan masyarakat juga merupakan pembatas yang ampuh bagi pemegang kekuasaan.

Terdapat dua macam hubungan hukum dan kekuasaan. Pertama, hukum adalah kekuasaan itu sendiri. Menurut Lessalle dalam pidatonya yang termashur Uber Verassungswessen, “konstitusi sesuatu negara bukanlah undang-undang dasar tertulis yang hanya merupakan “secarik kertas”, melainkan hubungan-hubungan kekuasaan yang nyata dalam suatu negara” Pendapat Lessale ini memandang konstitusi dari sudut kekuasaan. Dari sudut kekuasaan, aturan-aturan hukum yang tertuang dalam konstitusi suatu negara merupakan deskripsi struktur kekuasaan yang terdapat dalam negara dan hubungan-hubungan kekuasaan di antara lembaga-lembaga negara. Dengan demikian aturan-aturan hukum yang termuat dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 merupakan deskripsi struktur kekuasaan ketatanegaraan Indonesia dan hubungan-hubungan antara lembaga-lembaga negara. Hakekat hukum dalam konteks kekuasaan menurut Karl Olivercona antara lain daripada ”kekuatan yang terorganisasi”, di mana hukum adalah “seperangkat aturan mengenai penggunaan kekuatan”. Walaupun kekuasaan itu adalah hukum, namun kekuasaan tidak identik dengan hukum. Mengenai hal ini Van Apeldorn mengemukakan bahwa hukum adalah kekuasaan, akan tetapi kekuasaan tidak selamanya hukum. “Might is not right” , pencuri berkuasa atas barang yang dicurinya, akan tetapi tidak berarti bahwa ia berhak atas barang itu. Karena barang yang didapat si pencuri tersebut didapatkan dengan cara melawan hukum. Kekuasaan dalam konteks hukum berkaitan dengan kekuasaan negara yaitu kekuasaan untuk mengatur dan menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang meliputi bidang legislatif, eksekutif dan yudikatif. Dengan demikian, kekuasaan merupakan sarana untuk menjalankan fungsi-fungsi pokok kenegaraan guna mencapai tujuan negara. Kekuasaan dalam konteks hukum meliputi kedaulatan, wewenang atau otoritas, dan hak. Ketiga bentuk kekuasaan itu memiliki esensi dan ciri-ciri yang berbeda satu sama lain dan bersifat hirarkis.
Kekuasaan tertinggi adalah kedaulatan, yaitu kekuasaan negara secara definitif untuk memastikan aturan-aturan kelakuan dalam wilayahnya, dan tidak ada pihak, baik di dalam maupun di luar negeri, yang harus dimintai ijin untuk menetapkan atau melakukan sesuatu. Kedaulatan adalah hak kekuasaan mutlak, tertinggi, tak terbatas, tak tergantung, dan tak terkecuali. Dalam teori kenegaraan, ada empat bentuk kedaulatan sebagai pencerminan kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Keempat bentuk kedaulatan itu adalah kedaulatan Tuhan (Godsouvereiniteit), kedaulatan negara (staatssouvereiniteit) , kedaulatan hukum (rechtssouvereinteit) , dan kedaulatan rakyat (volksouvereinteit) . Bentuk kedua kekuasaan dalam konteks hukum adalah wewenang. Adalah ciri khas negara bahwa kekuasaannya memiliki wewenang. Maka kekuasaan negara dapat disebut otoritas atau wewenang. Otoritas atau wewenang adalah “kekuasaan yang dilembagakan”, yaitu kekuasaan yang defakto menguasai, melainkan juga berhak menguasai. Wewenang adalah kekuasaan yang berhak menuntut ketaatan, jadi berhak memberikan perintah.
Bentuk ketiga kekuasaan dalam hukum adalah hak. Salmond merumuskan hak sebagai kepentingan yang diakui dan dilindungi oleh hukum. Rumusan yang hampir sama dikemukakan oleh Allend yang menyatakan bahwa hak itu sebagai suatu kekuasaan berdasarkan hukum yang dengannya seseorang dapat melaksanakan kepentingannya (The legally guaranteed power to realise an interest) . Sedangkan menurut Holland hak itu sebagai kemampuan seeorang untuk mempengaruhi perbuatan atau tindakan seseorang tanpa menggunakan wewenang yang dimilikinya, tetapi didasarkan atas suatu paksaan masyarakat yang terorganisasi.
Definisi hak menurut Holmes adalah “nothing but permission to exercise certain natural powers and upon certain conditions to obtain protection, restitution, or compensation by the aid of public force” . Hak dapat pula diartikan sebagai kekuasaan yang dipunyai seseorang untuk menuntut pemenuhan kepentingannya yang dilindungi oleh hukum dari orang lain, baik dengan sukarela maupun dengan paksaan.
Pengakuan hukum terhadap hak seseorang mengandung konsekuensi adanya kewajiban pada pihak atau orang lain. Hal itu bisa terjadi karena hubungan hak dan kewajiban bersifat timbal balik. Jadi dapat disimpulkan bahwa kekuasaan bisa diartikan dalam tiga hal yaitu kedaulatan, wewenang, dan hak. Yang ketiganya itu mempunyai pengaruh terhadap hukum yaitu pengaruh timbal balik yang mengontrol dan melengkapi satu sama lain. Dikata seperti itu karena kekuasaan yang tanpa hukum akan terjadi potensi kuat terhadap kesewenang-wenangan sedangkan hukum tanpa kekuasaan menjadi tidak memiliki kekuatan memaksa dalam menyelenggarakan dan mewujudkan keamanan, ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan bermayarakat, berbangsa dan bernegara.

Sumber :

Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, 2007, PT Citra Aditya Bakti, Bandung,

Salman Luthan, Jurnal Hukum : Hubungan Hukum dan Kekuasaan, 14 April 2007, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta,

Asshiddiqie, Jimly. (2009). Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Pers


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

note of my life

note of my life.wordpress.com

windah rahmawati

Be Yourself and Do the Best . WD ^^

aku elsa

tersenyumlah, maka hidup akan menjadi lebih indah :)

elyapipit

This WordPress.com site is the bee's knees

nurbiytiara

A topnotch WordPress.com site

%d bloggers like this: